MNEWS.co.id – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi Indonesia. UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Pemerintah pun akan terus memfasilitasi kemajuan mereka dengan beberapa dukungan kegiatan yang diharapkan dapat diikuti para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan Wamendag Jerry saat menghadiri dialog dengan para pelaku UMKM di ruang pertemuan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya, Jawa Timur pada Senin (22/4/2024).
Para pelaku UMKM, ungkap Jerry, diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah, antara lain bimbingan teknis (bimtek) terkait pengembangan produk lokal yang membahas seputar standar produk dan kemasan produk.
“Selain itu, bimtek kewirausahaan yang membahas kemandirian pelaku UMKM dalam pembuatan laporan keuangan, promosi melalui media sosial, pemasaran lokapasar, digitalisasi pembayaran, fasilitasi permodalan kredit usaha rakyat (KUR),dan fasilitasi sertifikasi halal,”ujar Wamendag Jerry.
Jerry menjelaskan, sertifikasi halal tidak hanya dibutuhkan untuk para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, tapi juga industri fesyen.
Kementerian Perdagangan telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) dari Kementerian Agama untuk mengadakan pameran produk fesyen, seperti Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).
“Apabila ada yang memiliki tantangan dalam proses penerbitan sertifikasi halal, silakan dikonsultasikan ke kantor wilayah Kementerian Agama di Jawa Timur terlebih dahulu. Nanti, tolong sampaikan produknya merupakan produk binaan Kementerian Perdagangan melalui Disperindag Jawa Timur,” imbuh Wamendag Jerry.
Wamendag Jerry mengungkapkan, pemerintah juga menyediakan kemitraan dengan ritel modern, lokapasar, dan perhotelan untuk kemajuan UMKM. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai penjualan dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.
Jerry juga menekankan, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dibubuhkan melalui regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Permendag tersebut mengatur pemisahan antara social commerce dan niaga elektronik dan pembatasan harga minimum barang jadi asal luar negeri, legalitas usaha, standardisasi produk, dan persyaratan teknis, serta larangan bertindak sebagai produsen.
Selain itu, terdapat pameran produk di dalam dan luar negeri yang dapat dipertimbangkan untuk memasarkan produk UMKM. Khusus ekspor dan pameran luar negeri, Kementerian Perdagangan memiliki 46 perwakilan perdagangan di lima benua yang dapat memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperoleh informasi negara tujuan ekspor.
Jerry menjelaskan jika Indonesia telah mengimplementasikan perjanjian perdagangan dengan banyak negara di dunia. Salah satu manfaat dari perjanjian perdagangan adalah pembebasan bea masuk suatu negara.
“Contohnya, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA). Terdapat 7 ribu produk yang diekspor ke Australia tanpa bea masuk. Tidak hanya dengan Australia, pelaku UMKM dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional lainnya,” pungkas Wamendag Jerry.
Sementara itu, Kepala Disperindag Jawa Timur Iwan mengutarakan, misi dagang dan investasi dalam negeri Jawa Timur mencapai Rp10,17 triliun dengan jumlah 1.641 transaksi pada periode 2019-2023.
Adapun transaksi kerja sama perdagangan luar negeri Jawa Timur mencapai Rp1,3 triliun dengan jumlah 39 transaksi yang meliputi Arab Saudi, Hongkong, dan Timor Leste pada periode 2022-2023.
Setelah berdialog dengan para pelaku UMKM Jawa Timur, Wamendag Jerry juga berkesempatan untuk meninjau Export Center Surabaya (ECS). ECS memberikan layanan untuk para pelaku usaha meliputi konsultasi ekspor, buyer inquiry, informasi ekspor berupa intelejen bisnis dan pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta menyelenggarakan penjajakan kesepakatan bisnis.
