Jakarta, MNEWS.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan bahwa Indonesia berada di posisi ke 4 se-ASEAN mengenai urusan pembinaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Posisi tersebut masih rendah di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Jokowi mengakui tingkat inklusi keuangan atau kemudahan masyarakat tanah air mengakses layanan keuangan sudah mencapai target yakni sebesar 75%. Namun, hal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.
“Karena kita tahu urusan pembinaan usaha kecil dan mikro Indonesia masih di ranking keempat di ASEAN. Ya udah lumayan dari 10 negara, kita ranking keempat. Masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand. Kita nomor keempat,” katanya.
Upaya meningkatkan posisi Indonesia dalam urusan pembinaan UMKM, kata Jokowi, terus dilakukan pemerintah melalui beberapa program, seperti kredit usaha rakyat (KUR), program Mekaar milik PT PNM (Persero), program usaha mikro (UMi) milik Kementerian Keuangan, serta Bank Wakaf Mikro (BWM) yang telah dimanfaatkan oleh 55 pesantren di Indonesia.
Jokowi meminta peran pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bisa meningkatkan inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Sehingga ranking pembinaan UMKM nasional pun bisa semakin meningkat.
“Saya sangat menghargai Bapak Ketua OJK yang telah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah ini, nanti betul-betul bisa menghasilkan sebuah hal yang konkrit. Sehingga literasi keuangan kita persentasenya naik lebih cepat dan tinggi lagi,” katanya.
Jokowi mengungkapkan, TPKAD prinsipnya sama dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang dibentuk oleh Bank Indonesia (BI). Di mana tugasnya menurunkan angka inflasi ke level rendah.
“Tim percepatan akses keuangan daerah kalau bisa kita kelola dengan manajemen yang baik, saya meyakini inklusi keuangan dan literasi keuangan kita bisa meloncat naik, sehingga masyarakat mudah mengakses keuangan baik itu menabung, maupun mencari kredit di lembaga keuangan, baik di perbankan kita,” ungkapnya.
