Jakarta, MNEWS.co.id – Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata tengah menggalakkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di sejumlah daerah di tanah air. Program ini turut didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM, karena berimplikasi pada meningkatnya sektor kewirausahaan di daerah KEK Pariwisata tersebut.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, menegaskan pihaknya sangat mendukung program Kementerian Pariwisata dalam membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
“Pasalnya, bila satu destinasi wisata di daerah mengalami peningkatan kualitas, maka kinerja koperasi dan UMKM yang ada di sana akan ikut meningkat,” tandas Meliadi saat memberikan sambutan pada acara Rakornas Pariwisata III 2018 Kementerian Pariwisata, di Jakarta, Rabu (26/9/18).
Di hadapan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan seluruh peserta Rakornas, Meliadi mengatakan, kalau pengembangan pariwisata meningkat dan kualitas UMKM meningkat, maka rasio kewirausahaan juga akan ikut terkerek naik. Dampaknya, nanti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan akan menurun dengan signifikan.
“Kami terus mendorong pelaku KUMKM berperan besar dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia,” pungkas Meliadi.
Ia juga menyambut baik penandatanganan Mou antara Kemenkop UKM dengan Kemenpar dalam mengembangkan destinasi wisata dan meningkatkan kualitas seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata.
“Dengan begitu, devisa negara yang dihasilkan dari sektor pariwisata akan menetes ke bawah dan dinikmati oleh seluruh pelaku usaha koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor pariwisata. Ada travel agent, guide, toko suvenir, dan sebagainya,” imbuhnya.
Foto: (doc/KemenkopUKM)
Meliadi juga menyebut bahwa homestay di wilayah destinasi wisata di Indonesia akan turut terangkat kinerja usahanya.
“Tidak semua turis asing menginap di hotel berbintang. Tidak sedikit juga yang ingin tinggal di homestay sambil menikmati langsung budaya lokal setempat. Ini peluang besar bagi pelaku KUMKM,” tandas Meliadi.
Lebih lanjut Ia menyebutkan, ada tiga poin utama dalam MoU tersebut. Yaitu, mendorong akses pemasaran dan pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, serta meningkatkan kapasitas usaha dan pelaku usaha KUMKM sektor pariwisata.
“Akses pemasaran, kita memiliki gedung Smesco Indonesia yang menjual produk unggulan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk akses pembiayaan, kita memiliki KUR dengan bunga murah 7%, KUR khusus pariwisata, KUR Mikro, dana bergulir dari LPDB KUMKM,” kata dia.
Pihaknya juga memiliki banyak program pelatihan, khususnya yang terkait dengan sektor pariwisata. “Intinya, kita turut memberikan pelatihan tidak hanya kepada pelaku usaha KUMKM, melainkan juga pada masyarakat sekitar. Kita mengajak masyarakat untuk menerima kultur pariwisata yang sudah berkembang di satu destinasi wisata. Masyarakat diharapkan mampu menerima dan beradaptasi,” tandas Meliadi lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Menpar Arief Yahya menjelaskan bahwa sektor pariwisata sudah dijadikan leading sector pembangunan ekonomi secara nasional.
“Oleh karena itu, diharapkan seluruh kementerian dan lembaga termasuk pihak swasta, mendukung program pengembangan pariwisata di Indonesia,” kata Menpar.
Meski begitu, Arief mengakui, investasi pengembangan pariwisata di Indonesia masih terkendala masalah perijinan yang rumit. Masih ada daerah yang mempersulit kehadiran investor dalam hal perijinan.
“Ini yang akan menurunkan tingkat daya saing investasi Indonesia. Oleh karena itu, saya akan membantu daerah bila ada yang mengajukan diri membuka KEK Pariwisata. Dengan KEK akan tercipta one stop services, termasuk masalah perijinan,” tutup Arief.
