Perlindungan UMKM Masuk dalam Daftar Prioritas Omnibus Law

Regina Mone | 29 Januari 2020, 16:07 WIB

Jakarta, MNEWS.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan ada perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Hal tersebut akan dilakukan dengan membuat daftar prioritas (priority list) bagi sektor UMKM. “Perlindungan UMKM nanti itu masuk priority list, itu teknis,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/20).

Lewat daftar prioritas, Airlangga menyebut akan ada sektor yang hanya dibuka untuk UMKM. Dengan demikian, UMKM akan memiliki kesempatan yang luas untuk berkembang di sektor-sektor tersebut.

Selain itu, UMKM juga tak akan tersaingi dengan industri skala besar lainnya di sektor tersebut. “Tentu prioritas itu agar bisa dijaga sektor-sektornya (untuk UMKM),” kata Airlangga.

Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dalam tahap finalisasi. Airlangga berharap, draf aturan itu bisa ditandatangani Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, sekaligus menerbitkan Surat Presiden (Supres) terkait Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. “Diharapkan akhir bulan ini Supres bisa dikirim ke DPR,” kata Airlangga.

Untuk diketahui, Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Presiden Jokowi sendiri menargetkan pembahasan beleid tersebut bisa selesai dalam 100 hari. 

Jokowi menjelaskan, ada 79 Undang-undang (UU) dan 1244 pasal yang akan direvisi melalui omnibus law. Dia berharap, adanya omnibus law ini bisa menyederhanakan berbagai aturan yang selama ini tumpang tindih. Dengan demikian, Indonesia memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak.

Tentang Penulis
Regina Mone
Deskripsi penulis tidak tersedia


TAMBAHKAN KOMENTAR

Silahkan Masuk untuk berkomentar.

KOMENTAR

Memuat... Belum Ada Komentar