Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, dalam acara Pengalihan Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Grage Hotel, Cirebon, Rabu (13/2/2019). Foto: (doc/MNEWS).
Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, dalam acara Pengalihan Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Grage Hotel, Cirebon, Rabu (13/2/2019). Foto: (doc/MNEWS).

Cirebon, MNEWS.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tengah berupaya melakukan pengalihan dana bergulir dari koperasi di Jawa Barat yang menerima bantuan program Kemenkop UKM Tahun 2000-2007.

Total dana bergulir yang sudah dialihkan di Jawa Barat tersebut mencapai 11 persen dari plafon Rp 204 Miliar yang sudah dikucurkan, atau sekitar Rp 22,7 Miliar per 8 Februari 2019. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99 Tahun 2008, dana bergulir yang sudah dipinjamkan dari Kemenkop UKM ke koperasi sejak 2000-2007 harus dikembalikan.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengatakan, kekuatan LPDB terletak pada upaya pengalihan kembali dana bergulir. Pasalnya, ujar Braman, hampir Rp 1,2 Triliun yang sudah dikucurkan Kemenkop UKM melalui berbagai kedeputian tahun 2000-2007, sekarang akan dikumpulkan kembali.

“Target kita, kalau dilihat tahun 2018 itu pengalihan dana bergulir sudah melebihi target, dialokasikan kurang lebih Rp 20 Miliar, akan tetapi target kita ada Rp 24 Miliar. Sehingga 100 persen lebih, seperti itu. Tahun 2019 mudah-mudahan target pengalihannya lebih besar lagi,” pungkas Braman kepada para wartawan dalam acara Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2019, di Grage Hotel Cirebon, Rabu (13/2/2019).

Braman berharap, dari 40 koperasi yang diundang dalam acara ini, setidaknya akan memenuhi target dana untuk dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM kurang lebih Rp 2,5 Miliar. Dirinya menjelaskan, sudah ada rekonsiliasi dengan perbankan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Meski demikian, ada pula masalah koperasi yang kesulitan mengembalikan dana bergulir tersebut.

Mahfudin, Ketua Koperasi Simpai Kahuripan dari Purwakarta mengeluhkan, ada banyak anggota koperasinya yang menghilang sehingga sulit untuk melakukan pengembalian dana. Setengah dari anggota koperasinya menggunakan dana bergulir untuk modal usaha, khususnya camilan simping khas daerah Kaum, Purwakarta, juga keramik Plered. Sedangkan sisanya untuk simpan pinjam.

“Kami berharap ada solusi untuk yang macet ini bagaimana, dana bergulir dengan bunga ringan yang rata-rata macet di anggota bagaimana. Harapannya bisa berjalan lagi, mereka bisa bayar ke koperasi,” ucap Mahfudin kepada MNEWS.

Menanggapi hal tersebut, Braman menegaskan, ada mekanisme tersendiri nanti yang akan dibahas pada rapat direksi kalau memang ada kendala permasalahan koperasi yang sulit mengembalikan dana bergulir, apakah karena terkendala bencana, bisnis macet, dan sebagainya. Ia menyebutkan beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan.

“Tentunya ada restrukturisasi, perpanjangan masa periodisasinya, kalau usahanya bagus kita suntik lagi dengan dana, serta berbagai macam alternatif solusi lainnya,” imbuh Braman.

Penyaluran Dana Bergulir Jawa Barat Tempati Peringkat 3

Lebih lanjut Braman mengatakan, provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketiga dalam penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM sebesar Rp 895 Miliar dengan jumlah penerima sebanyak 315 mitra. Peringkat kedua ditempati oleh provinsi Jawa Timur dengan Rp 1,4 Triliun, dan peringkat pertama provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penyaluran dana mencapai hampir Rp 2,1 Triliun. Kuncinya ada pada dinas koperasi masing-masing daerah yang fokus pada pembinaan koperasinya.

“Saya berharap 2019 ini jangan sampai ketinggalan lagi. Saya berharap ke depannya dinas koperasi dan provinsi bersinergi dengan teman-teman di kabupaten/kota, bagaimana mengawal koperasi-koperasi yang baik. Saya tugasnya memprovokasi teman-teman dinas koperasi, sehingga masing-masing kabupaten bisa menyodorkan 2-3 koperasi yang bagus kepada LPDB kemudian dievaluasi untuk mendapat dana bergulir, itu saja,” kata Braman.

Menurutnya, ini tidak sulit, karena pasti di tiap kabupaten ada koperasi yang bagus. Braman menegaskan, LPDB memiliki beberapa keunggulan. Pertama, bunga yang rendah. Mengacu pada Program Nawacita, suku bunga untuk sektor perikanan, pertanian dan perkebunan sebanyak 4,5 persen menurun (0,2 persen per bulan), sementara untuk sektor riil seperti kerajinan dan industri kreatif sebesar 5 persen menurun, simpan pinjam sebanyak 7 persen serta bagi hasil 60:40 untuk pembiayaan syariah.

Keunggulan LPDB yang kedua, lanjut Braman, memperlunak mekanisme pengajuan dana bergulir. Jika sebelumnya harus menggunakan jaminan atau agunan, sekarang koperasi bisa meminta bantuan pada lembaga penjamin seperti Jamkrindo atau Jamkrida.

Akses pembiayaan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM ini digelontorkan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan UMKM, sehingga dapat tumbuh dan perkembang untuk memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong percepatan kegiatan ekonomi sektor riil dan produktif.

Nantinya, di acara ini akan ada paparan terkait kebijakan penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM dan coaching clinic bagi koperasi dan UKM yang ingin mengetahui persyaratan serta mekanisme untuk pengajuan proposal pinjaman dan pembiayaan. Bagi koperasi penerima dana bergulir program Kemenkop UKM tahun 2000-2007 yang sudah melunasi pengembalian dan beroperasi dengan baik akan diprioritaskan mendapat pinjaman dan pembiayaan dari LPDB-KUMKM.