Jakarta, MNEWS.co.id – Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah merchant Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menembus angka 12 juta sejak 1 November 2021. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan akhir 2020 sebesar 5,8 juta merchant atau melebihi target.
“QRIS telah digunakan mulai dari pedagang mikro, kecil, menengah, dan besar, pada berbagai sektor usaha, serta juga digunakan untuk donasi sosial keagamaan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.
Erwin memaparkan sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2020, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan QRIS untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien.
“Serta, mendukung program pemerintah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI),” ujar Erwin.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penerapan pembayaran QRIS untuk transaksi pembayaran di berbagai sektor, terbukti memberikan banyak manfaat. Di antaranya mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, mengurangi risiko penularan Covid-19, bahkan memajukan UMKM.
“Ke depan, penggunaan yang lebih intens serta dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat akan semakin mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Menurut Perry, pencapaian ini tak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), serta seluruh elemen masyarakat.
“Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) antara BI, pemerintah, dan industri, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan semakin diperkuat,” tambahnya.
Ketua Umum ASPI Santoso Liem pun menyambut baik pencapaian tersebut sebagai upaya kontribusi industri sistem pembayaran untuk membantu aktivitas masyarakat di tengah pandemi. Industri berkomitmen akan terus memperluas akseptasi QRIS di berbagai sektor, serta mengedukasi dan mengajak masyarakat menggunakannya, untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
“Dengan jaringan yang luas di berbagai daerah termasuk penggunaan pendaftaran daring, industri siap membantu masyarakat memasuki era ekonomi dan keuangan digital,” tutup Santoso.
