Berdayakan Koperasi dan UMKM, Tingkatkan Pemerataan Ekonomi Daerah

Dewi Fadhilah Soemanagara | 15 Oktober 2018, 13:23 WIB

Tangerang Selatan, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM menekankan peran strategis koperasi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Presiden Jokowi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

"Solusi yang tepat untuk melakukan pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat adalah melalui koperasi. Pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen sudah cukup bagus. Pertanyaan berikutnya sudahkah merata. Tentunya ini tugas koperasi dan UKM yang punya peran strategis untuk pemerataan ekonomi," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring dalam peringatan Hari Koperasi Daerah (Harkopda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke-71 bertemakan "Penguatan Koperasi Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah" pada Minggu (14/10/2018).

Meliadi Sembiring menjelaskan, Kemenkop dan UKM melakukan tiga langkah strategis sesuai arahan Presiden untuk melakukan reformasi total koperasi dan UKM. Pertama yaitu, reorientasi koperasi yang mengorientasikan pemberdayaan koperasi kepada kualitasnya, bukan lagi pada kuantitas koperasi. 

"Sebanyak 40.103 koperasi yang dibubarkan. Kita melakukan pembenahan database. Sejak dulu koperasi itu sudah tidak aktif. Dari keseluruhan jumlah koperasi sebanyak 212.570 unit koperasi pada tahun 2014, saat ini telah berkurang menjadi 152.714 koperasi," ujar Meliadi.

Berdasarkan data koperasi yang disampaikan Walikota Tangsel yaitu saat ini terdapat 230 koperasi aktif di Kota Tangsel. Menurut Meliadi, kalau Program Serbuk (Satu Koperasi Seribu Anggota UKM) bisa berjalan di Kota Tangsel, maka branding Kota Tangsel sebagai Kota Koperasi tidak diragukan lagi.

"Dari 230 koperasi aktif, kita harus fokus. Lalu dikalikan seribu anggota UKM maka menjadi 230.000 UKM yang terbina oleh koperasi. 230.000 UKM bisa mendorong perekonomian masyarakat Tangsel," pungkasnya.

Untuk itu, kata Meliadi, pemerintah terus-menerus melakukan pembinaan untuk pengembangan koperasi, sehingga sudah ada koperasi yang omzetnya puluhan triliun, koperasi yang sudah masuk bursa efek, bahkan sekarang sudah ada koperasi yang telah membeli saham Bank BRI Syariah.

"Saat ini memang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terlihat cukup dominan. Ke depan, KSP harus bisa merambah ke sektor riil. Misalnya tadi, satu KSP bisa punya anggota seribu usaha sektor riil. Oleh karena itu, koperasi wajib punya 'Spin off' atau punya anak-anak usaha di sektor riil," ujar Meliadi.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring dalam peringatan Hari Koperasi Daerah
(Harkopda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke-71 bertemakan
"Penguatan Koperasi Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah" pada Minggu (14/10/2018).
Foto: (doc/KemenkopUKM)

Lebih jauh dia juga mengatakan, share koperasi terhadap PDB harus ada dan terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM serta BPS (Badan Pusat Statistik) yang telah diolah, pada 2014 kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sejumlah 1,71 persen dan selanjutnya pada 2016 meningkat menjadi 3,99 persen, dan pada 2017 kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sudah meningkat lagi menjadi sebesar 4,48 persen.

"Kontribusi koperasi sangat nyata. peranan koperasi dan UKM harus sudah sangat dominan di Kota Tangsel. Koperasi usahanya sangat visiable tapi kurang bankable. Oleh karena itu, Walikota Tangsel sudah tepat dalam mendorong program sertifikasi agar bisa disampaikan ke bank, lalu koperasi dan UKM bisa mengakses dana bergulir dan kredit ultra mikro," ujar Meliadi.

Dia menambahkan, tiga aspek yakni permodalan, skill dan pemasaran menjadi hal utama yang harus dimiliki pelaku usaha. Pelaku usaha di Kota Tangsel memiliki kelebihan dalam aspek pemasaran karena Kota Tangsel jaraknya dekat kemana-mana, baik pusat pemerintahan dan lainnya," kata Meliadi.

Pada kesempatan tersebut, Meliadi Sembiring didampingi Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany memberikan sejumlah penghargaan kepada koperasi jenis KSP dan Pembiayaan Syariah serta pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, penyerahan sertifikat HAKI kepada tiga pelaku usaha terdiri dari satu pelaku seni tari dan dua desain batik, serta penghargaan NIK kepada tiga Koperasi.

Tentang Penulis
Dewi Fadhilah Soemanagara
Deskripsi penulis tidak tersedia


TAMBAHKAN KOMENTAR

Silahkan Masuk untuk berkomentar.

KOMENTAR

Memuat... Belum Ada Komentar