Menperin Airlangga Hartarto pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Rabu (1/8/18). Foto: (doc/Kemenperin)
Menperin Airlangga Hartarto pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Rabu (1/8/18). Foto: (doc/Kemenperin)

Jakarta, MNEWS.co.id – Menghadapi tahun politik di 2019 mendatang, pemerintah tetap berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, termasuk bagi pasar modal. Hal ini dilakukan mengingat pasar modal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyatakan tidak hanya pasar modalnya saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga institusi yang menaunginya.

“Salah satu tantangan di tahun politik adalah tentang penguatan ekonomi, khususnya pasar modal. Yang perlu diperhatikan tidak hanya market, tetapi juga institusinya,” kata Airlangga Hartarto pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dan Musyawarah Anggota Tahunan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2018 di Jakarta, Rabu (1/8/18).

Menperin membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 09.00 WIB, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 19,33 poin atau 0,33 persen menjadi 5.955,78.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, ada dua tantangan bagi perekonomian Indonesia saat ini. Tantangan pertama adalah dari sisi politik, di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum tahun depan untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. ”Kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi dan keamanan yang kondusif menjadi perhatian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Airlangga meyakini, tahun politik di 2019 tidak akan berdampak negatif terhadap pasar modal di dalam negeri. Hal ini telah dibuktikan dari gelaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan serentak pada Juni 2018 dengan berjalan cukup aman dan damai. “Agenda politik setiap tahun pasti ada dan setiap lima tahun juga ada. Pilkada serentak kemarin berjalan aman, ini membuktikan investor tidak khawatir,” ujar Airlangga.

Tantangan kedua, yakni terkait dengan defisit neraca transaksi perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut Menperin, Presiden Joko Widodo telah mendorong agar dua hal tersebut bisa ditekan. “Bapak Presiden sudah mengingatkan mana yang harus didorong, yaitu neraca dagang dan transaksi berjalan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap agar para emiten menjaga kinerjanya supaya dapat menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia. Menteri Airlangga menyebutkan bahwa penguatan devisa merupakan salah satu tantangan besar untuk mengontrol dana keluar dari pasar keuangan atau capital outflow. Jadi, pemerintah akan mendorong penguatan pasar modal dengagn meningkatkan pasar domestik sehingga pasar modal tidak rentan anjlok.

Domestic market ini bukan ritel, tetapi institusi domestik yang nanti bisa meningkatkan resilience di pasar modal,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Menperin, salah satu langkah strategis yang tengah didorong oleh pemerintah adalah pengguanaan Biodiesel 20 persen (B20). Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pasar domestik melalui perluasan penggunaan B20, sehingga dapat menghemat devisa karena pemanfaatan bahan baku lokal dan mengurangi impor bahan bakar minyak.