Ilustrasi UMK. Foto: google.com
Ilustrasi UMK. Foto: google.com

Batam, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM memberikan akses pembiayaan dan bantuan modal awal usaha (start up capital) kepada 11.668 UMK (Usaha Mikro Kecil) di provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Pemberian akses pembiayaan dan bantuan modal awal usaha ini, merupakan bagian dari program prioritas di bidang pembiayaan dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi Batam merupakan wilayah kepulauan terluar dan perbatasan yang menjadi wilayah prioritas untuk diperhatikan,” ujar Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Pembiayaan KUKM, Kemkop dan UKM, dalam acara Forum Konsultasi Penguatan Peran Koperasi sebagai Lembaga Pembiayaan Formal bagi Usaha Mikro Kecil, di Batam, Kamis (26/7/18).

Yuana menegaskan, pemberian akses pembiayaan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Deputi Bidang Pembiayaan melalui sinergi dengan Wali Kota Batam dan dukungan Komisi VI DPR untuk mengembangkan dan memberdayakan UMK agar mampu berkembang dan berdaya secara mandiri.

Yuana memaparkan peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangat strategis sebagai solusi untuk perluasan akses UMKM terhadap permodalan. “Pasalnya jumlahnya secara nasional cukup signifikan, yaitu 79.543 unit,” imbuhnya.

Jumlah itu terdiri dari atas 19.767 KSP dan 59.776 USP dengan jumlah anggota 26 juta (41,34%) dari total pelaku UMKM seluruh Indonezia (62,9 juta).

Yuana menambahkan, saat ini fungsi intermediasi lembaga keuangan kurang optimal. Sejumlah kendalanya antara lain infrastrusktur jasa keuangan belum menjangkau tingkat bawah atau UMK.

Akses UMKM terhadap sumber daya produktif pun saat ini masih terbatas. ”Data BI 2017 menunjukkan saat ini baru 19,98% saja UMK yang tercatat sebagai debitur, dan 25,6% untuk pemilik rekening,” kata dia.

Anggota Komisi VI DPR, Nyak Kadir, menyatakan, dukungannya atas langkah-langkah strategis Kemkop dan UKM dalam upayanya memberdayakan UMK melalui koperasi, khususnya dalam hal akses pembiayaaan.

“Koperasi dan UMK itu saling terkait, dimana UMK adalah pelaku usaha dan koperasi adalah badan hukumnya,” ujarnya.

Nyak Kadir yang juga senator dari Kepri ini juga menegaskan dukungannya terhadap tumbuhnya wirausaha pemula (WP) yang tentunya memberikan kontribusi pada turunnya angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya berujung pada peningkatan petumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.

Walikota Batam, Muhamad Rudi mengatakan, kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang dekat dan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. “Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia,” terang Rudi.

Pertumbuhan ekonominya pun diatas perumbuhan ekonomi nasional. Pada 2014-2017, ekonomi Batam tumbuh masing-masing 7,2%, 6,62%, 6,63% dan 6,20%. Tahun 2018, perekonomian Batam diperkirakan tumbuh 6,44%.

Terkait pengembangan Koperasi dan UMKM di Batam, Rudi, menjelaskan, Kota Batam memiliki lembaga dana bergulir dimana disalurkan oleh badan keuangan dan aset daerah kota Batam melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Sampai Juni 2018, UPT fasilitasi dana bergulir sudah menyalurkan kredit Rp 79 miliar pada 2.127 UKM, 140 Koperasi dan 80 Unit Simpan Pinjam,” tutupnya.