Jakarta, MNEWS.co.id – Ease of doing business (kemudahan berusaha) masih butuh dukungan dari pemerintah, salah satunya melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dinilai masih minim.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mercyta Jorsvinna Glorya mengatakan, angka pengangguran di 2019 akan turun secara bertahap. Rata-rata penurunan angka pengangguran setiap tahunnya diperkirakan hanya mencapai 1%. Tidak signifikannya penurunan angka pengangguran disebabkan oleh program pemerintah masih berjalan, salah satunya adalah mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.
Mercyta melanjutkan, berbagai upaya kini sedang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya adalah melalui implementasi OSS sebagai satu portal perizinan terpadu yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi OSS, lanjutnya, diharapkan bisa memperbaiki kemudahan berusaha sehingga semakin banyak pengusaha atau investor berminat untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.
“Kalau iklim usaha terus kondusif dengan sistem perizinan dan pendaftaran usaha yang transparan dan tidak berbelat-belit, pengusaha atau investor bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja karena berkaitan dengan pengembangan bisnisnya. Implementasi OSS sendiri masih belum merata di seluruh Indonesia. Pemerintah perlu mendorong daerah terus mempersiapkan infrastruktur terkait penggunaan sistem ini,” jelas Mercyta dalam keterangan tertulis yang diterima MNEWS di Jakarta, Selasa, (7/5/2019).
Selain itu, Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan telekomunikasi juga berkontribusi pada turunnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan semakin terbukanya akses untuk bekerja di kota lain dan juga memungkinkan komunikasi dilakukan dari jarak yang jauh. Sinergi keduanya diharapkan bisa membuka kesempatan kerja dan menghubungkan banyak daerah di Indonesia.
Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah mengoptimalkan keberadaan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Pemerintah sebaiknya dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya melalui pendidikan vokasi.
Dengan mengangkat potensi daerah, diharapkan putra daerah setempat bisa berkontribusi pada pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah pada bidang-bidang yang memang menjadi keunggulannya.
