Singapura, MNEWS.co.id – Para Menteri Ekonomi ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk mempromosikan dan memfasilitasi inovasi dan pergerakan perdagangan melalui elektronik atau dikenal dengan “niaga elektronik” (niaga-el) dengan menandatangani Perjanjian Pengembangan Niaga Elektronik (ASEAN Agreement on E-Commerce).
“Perjanjian niaga-el ini merupakan perjanjian pertama di dunia yang ditandatangani dalam konteks regional Free Trade Agreement (FTA) yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang inovatif bagi perkembangan niaga-el. Ketentuan pada perjanjian ini mengatur mengenai perdagangan lintas batas antar negara-negara anggota ASEAN, dan lokalisasi fasilitas komputerisasi, serta mendorong negara-negara di kawasan ASEAN untuk mewujudkan sistem pembayaran elektronik yang aman dan saling terintegrasi satu sama lain,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita selaku Ketua AEM dan Alternate Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Council (AECC) Indonesia, pada Senin (12/11/18) dalam rangkaian pertemuan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-33 di Singapura.
Mendag menambahkan, perjanjian ini akan memberi ruang bagi seluruh anggota ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasiskan niaga-el dengan menerapkan kebijakan nasional masing-masing yang sejalan dengan Perjanjian ini.
Ia juga meyakini bahwa dampak positifnya akan signifikan bagi Indonesia, karena pada saat yang bersamaan Indonesia juga sedang mendorong tumbuhnya aktivitas bisnis termasuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti usaha rintisan. Sesuai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 2017-2019, Indonesia menargetkan untuk menjadi perekonomian digital terbesar pada 2020.
“UMKM diharapkan dapat memanfaatkan platform niaga-el di Indonesia dan ASEAN untuk dapat menembus pasar ASEAN dan global. Untuk itu, Pemerintah akan mendorong upaya peningkatan daya saing UMKM,” imbuh Enggar.
Para Menteri Ekonomi ASEAN menegaskan kembali keseriusan ASEAN dalam meningkatkan kualitasintegrasi ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ASEAN menyelesaikan beberapa Perjanjian Perubahan pada masa Keketuaan Singapura tahun ini, di antaranya di bidang Perdagangan Barang (Protocol to Amend ATIGA, ditandatangani bulan Agustus lalu), Perdagangan Jasa (Protocol to Implement the 10th AFAS Package, ditandatangani bulan Agustus, dan ASEAN Trade in Services Agreement/ATISA, akan ditandatangani bulan Maret 2019) serta Investasi (The Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA, akan ditandatangani bulan Maret 2019).
“Saya berharap pelaku usaha Indonesia dapat secara aktif memanfaatkan peluang usaha dan investasi di dalam negeri dan di negara anggota ASEAN, baik di bidang barang, jasa dan investasi. Khusus untuk Perjanjian di bidang barang yang telah ditandatangani bulan Agustus lalu, pelaku usaha Indonesia baik produsen mapun pedagang/trader dapat memanfaatkannya secara maksimal sejak mulai diimplementasikannya Sertifikasi Mandiri dalam melakukan ekspor di ASEAN pada bulan Maret 2019,” pungkas Mendag.
Para Menteri Ekonomi ASEAN juga mendorong ASEAN untuk segera menyiapkan rencana kerja dalam meningkatkan kesiapan ASEAN menghadapi Revolusi Industri 4.0. Indonesia berharap dapat segera merealisasikan Roadmap Making Indonesia 4.0 yang fokus pada sektor industri yaitu makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan produk tekstil, elektronik dan kimia, di samping berbagai program dan inisiatif yang telah dan sedang diimplementasikan, antara lain melalui pembangunan Science Techno Park (STP), pengembangan usaha rintisan digital dan digital talent serta pengembangan kota pintar.
“Pembahasan Revolusi Industri 4.0 ini sangat relevan bagi Indonesia, mengingat sejumlah program dan aksi juga telah dilakukan oleh Indonesia dan selanjutnya dapat dikerjasamakan di tingkat ASEAN untuk mendapat manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang,” imbuh Enggar.
Di akhir pertemuan, para Menteri juga mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan Gedung Sekretariat ASEAN yang baru. Gedung itu akan mulai digunakan pada bulan Juni 2019, sedangkan gedung lama akan difungsikan sebagai kantor ASEAN-related Institution.
“Pemanfaatan Gedung Sekretariat ASEAN sebagai pusat kegiatan dan pertemuan ASEAN akan sangat positif dalam mengangkat profil Indonesia, dalam hal ini Jakarta sebagai Kota Diplomatik atau kantor pusat ASEAN sebagaimana Jenewa sebagai kantor pusat WTO. Selain tentunya, dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan aktivitas maupun pertemuan-pertemuan ASEAN yang akan datang,” tutupnya.
Sumber: Kemendag
