Jakarta, MNEWS.co.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya menyiapkan 8 program khusus sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah Covid-19 terhadap pelaku koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun 8 program tersebut sudah disampaikan dan disetujui Presiden Jokowi dengan estimasi sekitar Rp2 triliun.
”Kami berharap 8 langkah mitigasi ini membawa dampak ekonomi positif terhadap pelaku KUMKM,” katanya.
Pertama stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Program kedua, mendukung dan mengefektifkan physical distancing tapi dalam waktu bersamaan juga warung-warung bisa berjalan dengan baik usahanya. Kemenkop UMKM memiliki program belanja di warung tetangga bekerjasama dengan 9 BUMN Klaster Pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial.
Program ini sebenarnya bagaimana warung-warung di tingkat RT, di tingkat lingkungan kita mendapat supply barang dagangan sehingga mereka bisa jualan ke tetangga-tetangganya secara online juga.
Ketiga, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro yang sampai saat ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.
Kelima, pihaknya mendorong penyediaan masker untuk semua baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Dengan mendorong gerakan penggunaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi.
“Kemenkop dan UKM juga mempertemukan koperasi dan UMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan APD (alat pelindung diri) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini,” ucap Teten.
Sementara program keenam, pihaknya berupaya memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak Covid-19 dalam klaster penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian.
Ketujuh, yaitu bantuan langsung tunai, Teten menjelaskan bahwa saat ini dana tersebut sedang disusun oleh Kementerian Keuangan. “Kami bisa menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung ini yang sebenarnya semacam bantuan sosial yang diperluas,” ungkapnya.
Terakhir, program kedelapan terkait dengan pajak dimana pihaknya mengusulkan Pph 21, pajak penghasilan impor, Pph 25, restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM.
Sementara itu Supomo, Dirut LPDB KUMKM KUMKM mengatakan, pihaknya sudah mulai menghitung atau mengkaji terkait apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. LPDB akan memperhatikan koperasi-koperasi sebagai mitra untuk melakukan relaksasi. Misalnya, restrukturisasi terkait masalah penundaan pembayaran. Pihaknya tetap tetap memikirkan hal-hal relaksasi itu sejalan dengan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Jangan khawatir, kami sedang memikirkan hal itu kepada mitra-mitra koperasi. Untuk kondisi seperti sekarang ini, tidak ada keuntungan yang tidak menurun. LPDB siap melakukan relaksasi terhadap mitra koperasi,” kata Supomo.
